Menilai Pemerintahan, Menimbang Bupati Kepulauan Selayar

Demonstrasi beberapa waktu lalu yang berlangsung di Kota Benteng, Kepulauan Selayar, telah menyedot perhatian di sepanjang jalan yang dilalui. Demontrasi pertama yang dilakukan oleh pihak yang mengatas namakan aliansi LSM, oleh media disebut sebagai kelompok “anti”, dengan konotasi anti pribadi Syahrir Wahab, Bupati Kepulauan Selayar.

 

Demonstrasi yang kedua, dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat, yang dikenal dengan demo tandingan atau domonstrasi “pro pemerintah (Syahrir Wahab)”, walau istilah anti dan pro ini kurang pas untuk menyebut sebuah pembelajaran demokrasi.

 

Dua demonstrasi dengan isyu bertolak belakang ini tentu saja membuat suasana menjadi menarik untuk dicermati, karena telah meletakkan pemerintahan – dan Syahrir Wahab sebagai Bupati, dalam sebuah penilaian hitam putih.

 

Demonstran yang pertama telah menempatkan – untuk tidak mengatakan memvonis, bahwa Syahrir Wahab telah melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk itu harus ditindak secara hukum. Dalam demonstrasi itu, orator juga menyerukan ajakan kepada masyarakat Selayar agar menumbangkan kepemimpinan Syahrir Wahab.

 

Demonstran yang kedua, yang terdiri dari beberapa elemen kepemudaan dan kemasyarakatan seperti KNPI, AMPI, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kep. Selayar dan beberapa elemen warga, menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi dan mampu menilai mana pembangun dan mana penghasut, mana pendorong dan mana penghambat pembangunan.

 

Dua kelompok demonstran ini menempatkan Syahrir Wahab di atas timbangan amal seolah yaumul hisab (Hari Perhitungan), dimana demonstran yang pertama telah menghisab dengan tidak saja memberi nilai bahwa amal buruknya lebih berat, bahkan kalau mencermati orasi yang disampaikan, mereka telah menyimpulkan bahwa Bupati Selayar ini tidak memiliki amal baik sama sekali.

 

Sedangkan demonstrasi yang kedua lebih menekankan agar para demonstran pertama segera kembali ke shiratal mustaqiem (jalan yang lurus), dan supaya tidak menghasut dan menebar kebencian dengan memberikan informasi yang tidak utuh.

 

Dalam tradisi berdemokrasi – terutama di negara atau daerah dimana informasi kebijakan tidak secara utuh bisa diakses, demonstrasi memang tidak sekedar berisi dukungan atau perlawanan terhadap satu kebijakan, tapi juga masih membutuhkan penjelasan kenapa sebuah demonstrasi itu ada, atau dengan kata lain, selalu ada upaya rasionalisasi tindakan sehingga diharapkan mendapatkan dukungan pembenaran.

 

Dari dua demonstrasi ini, masyarakat mencoba mencerna tentang apa yang sebenarnya terjadi – dan harus siap bingung, karena informasi yang disajikan memang hanya sepotong-potong dengan isyu utama yang telah ditentukan terlebih dahulu sesuai judul demonstrasi.

Tidak mengherankan bila banyak demontrasi yang justru lebih sering membingungkan masyarakat, apalagi bila para demonstran itu telah terlebih dahulu menjatuhkan vonis tanpa melalui timbangan amal yang yang adil dan fair.

 

Untuk itu, demonstrasi seharusnya berangkat dari pemahaman bersama, terutama tentang apa yang telah dilakukan oleh sebuah pemerintahan atau seorang pemimpin, sebelum menjatuhkan penilaian apakah sebuah kebijakan itu pahala atau dosa. Karena harus diakui, akan sulit memisahkan antara evaluasi pembangunan yang berbasis kebijakan kolektif dan evaluasi seorang pemimpin yang berbasis kebijakan kepemimpinan sesuai visi dan misi pemerintahannya.

 

Salah satu metode evaluasi yang berorientasi dampak atas sebuah kebijakan adalah model Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (MEP) dengan melakukan wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yang memberi titik berat pada informasi kolektif (collective informations) berdasarkan pengalaman kolektif (collective experiences) dimana sebuah penilaian bisa langsung disetujui atau dibantah oleh orang lain, sehingga penilaian tidak fair bisa diminimalisir.

 

Dengan menggunakan metodologi MEP ini di beberapa tempat, penilaian terhadap kepemimpinan Syarir Wahab dan pemerintahannya secara umum mendapatkan apresiasi, bahkan beberapa elemen warga mengungkapkan penerimaan (acceptance) dan menunjukkan kepuasan (satisfaction), walau beberapa memang dengan catatan, antara lain masih dibutuhkan pembenahan dan perbaikan. Tingkat kepuasan ini antara lain berkaitan dengan peningkatan sarana jalan yang sampai tahun 2013  sebesar 59,66 % yang berkualifikasi Mantap. (Target nasional tahun 2014 untuk Kabupaten / Kota di Indonesia adalah 60 %, dimana sampai akhir tahun 2014 nanti target ini diyakini akan mampu dilampaui). Tidak berlebihan bahwa spanduk “Terima kasih Pak Bupati Jalan Kami Sudah Mulus” beberapa waktu lalu bukan sekedar spanduk kampanye menjelang Pemilukada).

 

Di bidang layanan air bersih, semua kecamatan daratan telah terjangkau kecuali yang memiliki sumber mata air sendiri dan memiliki sistim perpipaan yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Pertumbuhan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mencapai 18, 9 % dari sisi layanan atau rata-rata sekitar 300 pelanggan pertahun. Bahkan saat ini sedang dilakukan penyambungan pipa induk di bawah laut untuk melayani Desa Bontoborusu, Desa Kahu-kahu dan Desa Bontolebang di Pulau Pasi yang rencana detail tata ruangnya untuk pengembangan pariwisata bahari sedang disusun.

 

Di bidang irigasi, jumlah daerah irigasi (DI) tahun 2005 di Pulau Jampea hanya 10 buah dengan luas daerah irigasi fungsional 971 ha, tahun 2003 meningkat menjadi 50 daerah irigasi termasuk di daratan utama Selayar dengan luas daerah irigasi 3.778 ha.

Dari luas ini, indeks pertanaman (IP) telah mencapai rata-rata 144,36 % terutama untuk padi di Pulau Jampea, dan bahkan di Dodak, Desa Massungke, petani padi sudah melakukan panen 3 kali setahun.

Itu belum termasuk capaian-capaian kepemimpinan Syahrir Wahab dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

 

Di saat yang sama, sebagai kapupaten kepulauan dimana transportasi dan telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar, capaian di bidang ini juga bukanlah sesuatu yang bisa dinafikan begitu saja.

 

Di bidang transportasi udara misalnya, telah dibuka Bandara Kayuadi dan telah didarati Pesawat Susi Air jenis Cessna C208B dengan 12 Seat serta pesawat Bosowa dengan spesifikasi pesawat yang sama. Bandara ini akan membuka akses ke Taman Nasional Taka Bonerate, yang statusnya sedang diupayakan untuk ditingkatkan dari Caravan ke Perintis.

 

Penempatan Bandara di Kayuadi ini adalah sesuai visi strategis ke depan. Pembangunan Bandara di pulau-pulau kecil kawasan Taman Nasional akan mustahil dikembangkan, karena di samping luas lahan yang terbatas, pembangunan sarana dan prasarana bandara bisa berdampak pada ekosistem secara umum.

 

Taman Nasional Taka Bonerate adalah ikon dan menjadi kecenderungan minat pariwisata dunia sehingga sarana dan prasarana pendukung harus mempertimbangkan hal ini. Dan sebagai pintu masuk kawasan wisata ini, Pulau Kayuadi adalah yang paling representatif, karena masih memiliki carrying capacity (kapasitas penyanggah) untuk sarana sebuah bandara nasional bahkan internasional seperti sarana untuk kantor bandara, ruang kedatangan dan keberangkatan, Kantor Imigrasi, Bea Cukai, jasa travel, souvenir, dive center, café dan restoran, tempat ibadah, airport hotel, dll. Itu belum termasuk penyiapan sarana listrik, air bersih, dan pengelolaan sampah. (Sebagai gambaran, dalam Sail Komodo 2013 lalu, di Kabupaten Saumlaki, Maluku, dibuka kantor imigrasi untuk mempermudah peserta yacht rally yang masuk ke Indonesia melalui Darwin Australia dengan meminjam ruangan yang tentu saja tidak representatif). Dan kalaupun diperlukan bandar udara di kawasan Taman Nasional untuk kenyamanan para wisman, cukup dengan bandara perintis yang hanya membutuhkan landasan sepanjang 500 m tanpa harus memporak porandakan lingkungan sekitarnya.

 

Dan untuk Bandara Aroeppala Selayar, per 1 Mei nanti, pesawat Wings Air akan murni beroperasi secara komersil. Hal ini tidak saja sebagai indikator keluarnya Selayar dari keterisolasian, tapi juga bisa menjadi indikator meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui pergerakan (mobile) yang memilih transportasi cepat dalam aktifitasnya.

 

Di bidang telekomunikasi, disamping coverage seluler sudah mencapai hampir 60 %, Selayar juga sudah termasuk salah satu kabupaten / kota melek teknologi informasi dengan didapatkannya penghargaan dari Departemen Komunikasi dan Informasi  (Depkominfo) berupa Piala ICT Pura yang diraih tahun 2012, dimana hanya 9 kabupaten / kota di Indonesia yang menerima piala ini, yaitu: Dali Serdang, Aceh Utara, Banyuangi, Luwu Timur, Kebumen, Sidrap, Sukoharjo, Malang dan Kepulauan Selayar. ICT Pura ini satu level dengan Piala Adipura yang juga telah diraih. Penghargaan ICT Pura ini telah menegaskan bahwa Kepulauan Selayar sudah termasuk salah satu Kota Digital di Indonesia.

 

Peningkapan kapasitas dan kualitas jalan, akses internasional (terutama ketika landasan Bandara Aroeppala sudah mencapai 2000 m sehingga mampu didarati Air Bus, sedang saat ini sudah mencapai 1500 m), dan jaringan telekomunikasi, telah mendekati Liviable Cities Indicator (Indikator Kota Layak Huni) yang menjadi ukuran kota negara-negara maju, yang meliputi: availability of road network (ketersediaan jaringan jalan), availability of international links (ketersediaan jaringan internasional), dan availability of telecommunications (ketersediaan telekomunikasi). Sedang penghargaan Adipura sudah memenuhi salah satu kriteria sustainable city  (kota berkelanjutan) yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan PBB (UN Habitat) Bidang UNHSP (United Nations Human Settlements Programme / Program Pemukiman PBB). Cepat atau lambat, Kepulauan Selayar harus mengacu antara lain ke kriteria ini, mengingat keberadaan Taman Nasional Taka Bonerate sebagai atol ketika terbesar di dunia, sehingga perlahan tapi pasti, Kepulauan Selayar harus "menyesuaikan diri" untuk mendunia.

 

Semua capaian ini tentu tidak bisa diberi penilaian bahwa timbangan amal Syahrir Wahab sebagai Kepala Pemerintahan adalah semuanya dosa.

 

Ketika kebetulan kita mengenakan kacamata hitam, tentu tidak serta merta kita bisa menyimpulkan bahwa langit, taman bunga dan pelangi itu berwarna kelabu dan hitam.


Akan sangat bijak bila kita semua melihat dengan kacamata yang sama – yang bening, bukan kacamata hitam, apalagi kacamata minus.

 

 
Share |
 

Info Redaksi

Rakhmat Zaenal
  • Penulis : Rakhmat Zaenal
  •  
  • Revisi Terakhir : 30/04/2014 00:25
    Jumlah Akses : 1016
 

Komentar Pembaca

Nama Anda :
Komentar
Max. 250 Karakter
:
Kode :
   (*) Isi dengan Kode diatas untuk Verifikasi
 
 
 
Pengelola berkewajiban untuk merubah, menghapus komentar yang tidak layak baik dari segi bahasa maupun isinya.