Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Ruslan A. Serang

 

“Siang panas. Malam ombak keras. Makanya, badan sakit-sakit,” ujar seorang ibu paruh baya pada suatu malam, minggu kedua Januari.

Saya segera menanggapinya dengan senyuman, lalu berkata, “Oh, Begitu ya.” Setelah membayar ongkos permak celana, saya segera berlalu dari hadapan ibu yang berprofesi sebagai tukang jahit itu. Saya tidak paham betul maksud ibu tadi. Saya hanya menduga, penyakit yang sedang dideritanya terkait erat dengan perbedaan mencolok antara suhu siang dan malam hari. Pengakuan ibu tadi bisa saja disanggah, diragukan, bahkan diperdebatkan. Yang pasti, sang ibu berangkat dari pengalamannya.

Selain dari ibu itu, keluhan senada juga sering saya dengar dari warga lainnya. Dari penjual rokok, penjual nasi santan, tukang becak, tukang ojek, penjual kaki lima, termasuk dari siswa-siswi yang saban hari berjalan kaki dari dan ke sekolahnya. Intinya, udara kota Benteng sangat menggerahkan di siang hari, dan malam hari relatif terasa dingin, khususnya pada musim barat. Udara dingin sangat jelas dirasakan oleh warga kota yang tinggal di dekat pantai, karena angin laut--tanpa filter--tak henti-hentinya menghantam wilayah pemukiman.

Sudah lazim diketahui, suhu udara berbanding lurus dengan ketinggian sebuah tempat. Wilayah kota Benteng yang umumnya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan air laut bersuhu rata-rata 26 derajat Celcius. Suhu maksimum, 30 derajat Celcius, terjadi pada bulan Desember sampai Mei akibat pengaruh musim barat; suhu terendah, 20 derajat Celcius, terjadi pada bulan Juni sampai November akibat pengaruh angin dari daratan Australia (Awaluddin--mahasiswa IPB, Laporan Praktik Lapangan, 1998).

Pertanyaan pertama, mengapa kota Benteng menggerahkan? Jawabnya, karena kota Benteng gersang. Sekarang, coba kita keliling-keliling kota. Telusurilah semua ruas jalan, semua rumah penduduk, semua bangunan sekolah dan instansi pemerintahan, termasuk kantor-kantor pelayanan publik. Kalau penglihatan saya tidak keliru, umumnya tampak gersang. Untunglah karena masih banyak halaman rumah warga yang ditumbuhi pohon mangga, dan kebun kelapa masih bertebaran di mana-mana. Andai tidak, citra satelit pasti akan memperlihatkan warna kecoklatan secara homogen.

Pertanyaan kedua, apakah suasana seperti itu tidak dapat diubah? Jawabnya, bisa, sangat bisa! Benteng bisa direkayasa menjadi kota yang nyaman, seperti kota-kota pantai lainnya. Suasana nyaman jelas memiliki banyak variabel, tetapi saya ingin mengkhususkan pada “kota yang tidak menggerahkan”. Satu-satunya cara yang saya tahu hingga kini untuk mengatasi suasana yang menggerahkan adalah dengan melakukan penghijaun kota, menciptakan ruang terbuka hijau (RTH). RTH bisa hutan dan taman kota, bisa pohon peneduh di tepi jalan (dan pedestrian), bisa pohon peneduh dan produktif di halaman rumah penduduk dan bangunan-bangunan kantor.

Fungsi dari RTH adalah untuk menetralisasi racun dari asap kendaraan bermotor, mesin-mesin industri, dan sebagainya. RTH (dan pohon-pohon di dalamnya) adalah paru-paru kota yang berfungsi menyerap dan mengolah gas polutan, memproduksi gas oksigen bagi kehidupan kota dan kita. Satu hektar RTH mampu menghasilkan 0,6 ton oksigen. Jumlah tersebut guna dikonsumsi kurang lebih 1.500 penduduk per hari, mengurangi suhu udara 5-8 derajat Celcius, meredam kebisingan 25-80 persen, dan menyerap gas polutan 75-80 persen (Nirwono Joga--arsitek lanskap, 2007).

            Salah satu standar yang bisa dipakai dalam menetapkan luas RTH sebuah kota adalah hasil KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brasil (1992), dan Johannesburg, Afrika Selatan (2002). Kedua KTT itu menyepakati sebuah kota sehat idealnya memiliki luas RTH minimal 30 persen dari total luas kota. Dengan luas 5,55 kilometer persegi (BPN, 2005), (kecamatan) Benteng setidaknya membutuhkan 1,665 kilometer persegi atau 166,5 hektar RTH.

            Apakah luas ruang publik di kota Benteng yang bisa dihijaukan mencapai jumlah itu? Saya tidak tahu persis. Kalau tanah-tanah kosong atau kebun-kebun kelapa itu milik warga--yang lambat laun akan berubah menjadi wilayah pemukiman, sepertinya ruang publik di kota ini sangat minim.

            Selain variabel luas wilayah, jumlah warga kota juga bisa dijadikan ukuran dalam penentuan luas RTH. Ukuran yang dipakai Lembaga Bina Lanskap, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta, adalah 7,81 meter persegi per seorang penduduk--saya menduga, angka ini diperoleh dari perkalian jumlah oksigen yang dihirup manusia dengan jumlah oksigen yang diproduksi RTH per satuan luas per hari. Jika penduduk kota Benteng sebesar 17.717 orang (BPS, 2005), maka luas RTH adalah 138.370 meter persegi atau 0,138 kilometer persegi atau 13,837 hektar. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan standar KTT Bumi.

            RTH kota Benteng seluas 166,5 hektar atau 13,837 hektar bisa menjadi pilihan, tergantung mana yang paling relevan dan realistis. Atau mungkin ada lagi standar-standar lain yang bisa dijadikan patokan. Yang pasti, keberadaan RTH syarat mutlak untuk sebuah kota sehat. 

Karena RTH di kota Benteng hampir tidak ada, tidak berlebihan bila kota ini dijuluki “kota sakit”, yang tentunya dihuni oleh “orang-orang sakit” pula. Sepertinya, pemerintah daerah--dalam jangka waktu yang cukup lama--tidak memiliki kesadaran dan visi lingkungan. Pembangunan fisik terus berjalan, namun persoalan lingkungan selalu terabaikan. Ruang terbuka dan tertutup dari beton terus bertambah, tetapi RTH (alamiah) terus menyusut dari waktu ke waktu.

Hingga saat ini, kesan itu masih kuat. Kalau pun tahun 2006 ada program penghijauan kota di Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup (kata seorang teman, anggarannya Rp 100 juta untuk 1.000 pohon pelindung), itu tidak lebih dari upaya sporadis. Sama sekali bukan program yang dilandasi perencanaan sistematis jangka panjang. Mau bukti? Coba tanya ke Dinas, adakah master plan penghijauan kota. Mengapa pula tanaman hias (glodokan tiang) yang dijadikan pohon pelindung? Siapa dan apa yang biasa dilindungi oleh pohon yang lebih mirip tiang listrik itu? Sepertinya sudah tidak ada jenis pohon lain yang benar-benar bisa melindungi--inilah salah satu tantangan berat kita di Selayar, kebijakan (politik) pemerintah sering kali terkendala oleh buruknya kinerja aparat teknis di lapangan.

Mari kita sedikit membandingkan pemerintah kita sejak Indonesia merdeka dengan pemerintah kolonial Belanda--penjajah yang dalam banyak hal patut diacungi jempol. Tidak cukup catatan sejarah untuk bisa memperbandingkan kinerja keduanya secara mendalam, tetapi ada sedikit jejak yang bisa dijadikan titik tolak. Pernahkah Anda memerhatikan atau berteduh di bawah pohon-pohon asam yang terletak di salah satu sudut Lapangan Pemuda Benteng? Nyaman kan? Jangan salah, pohon-pohon itu adalah peninggalan Belanda, kata salah seorang pensiunan guru yang usianya sudah di atas 70 tahun. Kata pensiunan guru itu lagi, dulu pohon asam menyeluruh di pinggir Lapangan Pemuda, kini--kalau tidak salah--tinggal lima pohon. Kita bukannya menambah, tetapi justru menguranginya. Contoh kecil ini menunjukkan kalau Belanda memiliki visi lingkungan, padahal boleh jadi persoalan lingkungan saat itu belum serumit sekarang. Asap dari kendaraan dan mesin-mesin bermotor belum ada, intrusi air laut mungkin belum terjadi, abrasi pantai belum parah, tanah longsong masih jarang, ketersediaan air bersih belum krisis, banjir belum menerjang, dan seterusnya. Sekarang, ketika dampak dari krisis lingkungan sudah semakin dirasakan, kesadaran itu belum muncul-muncul juga. Aneh!

Bahwa penyelenggara negara kita abai terhadap lingkungan, biarlah fakta itu kita akui sebagai masa yang lalu yang kelam. Untuk rencana ke depan, mudah-mudahan pemerintah sudah memiliki grand design untuk sebuah kota sehat, yang nantinya tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau sudah mewujud dalam RTRW, semoga konsep sekaligus aturan—yang bersifat memaksa dan mengikat--itu mampu dikonkretisasi, bukan sekadar rangkaian kalimat (norak) di atas kertas.

Sebenarnya tidak sulit menciptakan RTH di kota Benteng. Dana yang dibutuhkan juga tidak perlu selangit. Sekarang kita membibit pohon pelindung yang ditanam pada musim penghujan ini, supaya kita tidak perlu lagi mendatangkan bibit dari daerah lain. Dengan membibit sendiri, banyak biaya yang bisa dihemat. Bibit seharga Rp 5.000, misalnya, bisa diturunkan biayanya menjadi Rp 500; dana Rp 100 juta bisa dihemat menjadi Rp 10 juta. Setelah bibit tersedia, kita mobilisasi semua kekuatan yang ada. Siswa dan guru ditugasi menanami lingkungan sekolahnya, pegawai kantoran menanami halaman katornya, masyarakat menanami halaman dan tepi jalan di depan rumahnya, sementara ruang-ruang publik kita tanami ramai-ramai. Yang menanam diberi tanggung jawab untuk menjamin bahwa bibit pohon yang ditanamnya tumbuh besar dan subur. Biaya penanaman dan pemeliharaan tidak perlu ada. Untuk menjamin pohon-pohon di ruang publik aman dari gangguan, kerahkan saja Satpol PP. Kalau perlu mereka dipersenjatai, sehingga hama-hama pengganggu--entah binatang atau manusia--bisa langsung ditembak telinganya. Pilihan ini jelas tidak menarik bagi orang-orang yang selalu memandang program pemerintah sebagai proyek.

The last but least, tugas menjadikan Benteng sebagai kota sehat bukan saja tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas bersama dengan masyarakat. Pemerintah menghijaukan ruang publik, masyarakat menghijaukan ruang privat. Dibutuhkan partisipasi semua pihak agar program kota sehat menjadi gerakan massif. Selama ini, masyarakat selalu berkeluh-kesah, orang-orang bersafari itu gemar berwacana. Keduanya lalu bertemu pada titik yang sama, sama-sama tidak pernah menanam pohon. Kini saatnya kita menanam, atau Benteng--sebagai etalase Kabupaten Maritim Selayar--selamanya menggerahkan, dan tak elok dipandang mata.

 

 
Share |
 

Info Redaksi

Ruslan A. Serang
  • Penulis : Ruslan A. Serang
  •  
  • Revisi Terakhir : 21/01/2010 11:22
    Jumlah Akses : 2929
 

Komentar Pembaca

Nama Anda :
Komentar
Max. 250 Karakter
:
Kode :
   (*) Isi dengan Kode diatas untuk Verifikasi
 
 
 
Pengelola berkewajiban untuk merubah, menghapus komentar yang tidak layak baik dari segi bahasa maupun isinya.